Webinar Penguatan Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam rangka Program Revitalisasi SMK Tahun 2026

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggelar webinar nasional bertema “Penguatan Pengelolaan Sarana Prasarana pada Program Revitalisasi Tahun 2026” yang diikuti ribuan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dari seluruh Indonesia. Webinar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan dua narasumber utama: Ir. Kimron Manik, M.Sc., Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Aditya Nandi Wardana, ST., IAI, tenaga ahli konstruksi Direktorat SMK yang juga anggota Ikatan Arsitek Indonesia.

Direktur SMK Ari Wibowo Kurniawan dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak sekadar membangun fisik gedung, melainkan membangun peradaban melalui karakter siswa. “Metodenya adalah menggunakan sarana prasarana. Kadang kala kita memandang revitalisasi hanya sebagai bantuan pengadaan fisik, tetapi ada yang terlupa yaitu rohnya,” ujar Ari. Ia menekankan konsep “clean and green” sebagai kata kunci revitalisasi 2026, di mana sekolah harus menjadi tempat yang bersih, hijau, nyaman, dan aman bagi seluruh warga sekolah.

Ari mencontohkan transformasi Kereta Api Indonesia yang berhasil berubah signifikan dimulai dari kebersihan toilet dan fasilitasnya. “Mulai dari kata kunci clean, bersihkan semuanya. Kalau sekolah sudah bisa menyelesaikan masalah kebersihan ini, maka rencana besar apapun pasti akan bisa dicapai,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi siswa yang menghabiskan hampir separuh hidupnya di sana, sehingga lingkungan sekolah harus dirancang sebagai tempat rekreasi edukatif yang menyenangkan.

Kimron Manik dalam paparannya mengungkap data mengkhawatirkan terkait kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional. Dari 9,5 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, hanya 562.106 orang atau 5,89% yang memiliki sertifikat kompetensi. “Kalau benar-benar ditegakkan hukum sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang mewajibkan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi, kebayanglah banyak kali jadi masalah,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan 500.000 tenaga kerja migran terampil pada 2026 untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia dan kebutuhan negara maju yang mengalami aging population.

Melalui Surat Edaran Nomor 54 Tahun 2024, Kementerian PUPR membuka peluang sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan SMK dengan terlebih dahulu mengikuti Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) selama 16 jam pelajaran. “Kami juga disibukkan dengan rapat koordinasi dengan Kementerian P2MI. Pemerintah punya target 500.000 tenaga kerja migran harus kita produksi pada 2026,” jelas Kimron. Ia menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan konstruksi: “Kita bekali anak didik dengan integritas supaya ketika bekerja di lapangan dan ada arahan yang tidak sesuai spek, dia berani menyatakan sikap bahwa itu tidak benar.”

Aditya Nandi Wardana memaparkan empat pilar keandalan bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021: keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ia memberikan panduan teknis detail mulai dari hubungan struktural antara pondasi-sloof-kolom-balok hingga atap, pengecoran beton yang benar, hingga pengelolaan air limbah dengan septic tank yang aman. “Pastikan septic tank berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih dan 5 meter dari sumur resapan. Jangan sampai limbah langsung dibuang ke tanah yang berisiko mencemari lingkungan,” tegasnya.

Mengenai material baja ringan yang kini populer di sekolah-sekolah, Aditya memberikan peringatan keras terhadap kesalahan pemasangan. “Baja ringan mendukung gaya tarik, berbeda dengan kayu yang mendukung gaya tekan. Jangan sampai bentuk kuda-kuda kayu dipaksakan menggunakan baja ringan. Satu rangkaian cacat, seluruh struktur bisa roboh seperti efek domino,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya menggunakan tenaga ahli berpengalaman dalam perencanaan dan instalasi rangka atap baja ringan dengan jarak maksimal antar kuda-kuda 1 meter.

Webinar yang diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui kanal YouTube Direktorat SMK ini juga menyoroti tantangan revitalisasi di daerah terpencil seperti SMK Negeri 7 Manado yang berlokasi di Pulau Bunaken. Kepala sekolah setempat menceritakan bahwa biaya transportasi material ke pulau lebih mahal daripada harga bahannya sendiri. “Untuk bawa semen hari ini, baru tembus di Bunaken lima hari kemudian karena kendala ombak. Tapi alhamdulillah dengan revitalisasi swakelola tanpa kontraktor, kita bisa bikin sebaik-baiknya dengan dana yang ada,” ujarnya.

Program revitalisasi 2026 menargetkan 635 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah yang terdampak bencana. Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian PUPR menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama dalam menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri konstruksi melalui link and match. Dengan pendekatan clean and green serta peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, revitalisasi SMK diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan mencetak lulusan siap kerja yang berintegritas.

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Waka Humas SMK Negeri 10 Semarang