Komisi X DPR dan Direktorat SMK Sinkronkan Langkah Strategis Perkuat Pendidikan Vokasi

Jakarta – Komisi X DPR RI bersama Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ditjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menggelar webinar nasional bertajuk “Sosialisasi Program Pengembangan SMK Tahun 2025” pada hari Senin, 02 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri para kepala dinas pendidikan, kepala bidang SMK, serta kepala sekolah dari seluruh provinsi, baik secara luring maupun daring.

Webinar ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Aliah Mustika Ilham, mengingatkan pentingnya mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi.

“Komisi X telah membentuk Panja Pendidikan Vokasi sejak 2020. Temuan kami menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan dunia industri sejak penyusunan kurikulum hingga proses pembelajaran, SMK akan terus tertinggal dari kebutuhan pasar kerja,” tegas Aliah.

Ia juga menyoroti rendahnya tingkat serapan lulusan SMK di dunia kerja yang baru mencapai 40 persen. “Artinya, 60 persen berisiko menjadi pengangguran. Ini jelas darurat. Kita harus serius memperkuat link and match agar tidak terjadi mismatch kompetensi,” ujarnya.

Direktur SMK, Arwibowo Kurniawan, memaparkan bahwa tahun 2025 Direktorat SMK akan menggulirkan berbagai program prioritas, antara lain bantuan sertifikasi kompetensi, sertifikasi bahasa asing, akses ketenagakerjaan luar negeri, proyek kreatif dan kewirausahaan, serta teaching factory berbasis kolaborasi.

Program sertifikasi kompetensi dan bahasa asing menyasar puluhan ribu murid kelas akhir untuk mendapatkan pengakuan keahlian dari lembaga nasional maupun internasional. Ketua Tim Kerja Peserta Didik, Adi, menjelaskan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi nilai tambah, tetapi sebagai syarat mutlak memasuki dunia kerja global.

“Kami tidak lagi fokus pada kuantitas sertifikat dari LSP-P1 internal sekolah, tapi lebih pada kualitas sertifikasi yang diakui dunia industri seperti dari Astra, Yamaha, atau bahkan TOEIC dan AWS. Ini investasi masa depan murid SMK,” jelas Adi.

Sementara itu, program teaching factory (TEFA) dirancang untuk menjembatani pembelajaran di sekolah dengan praktik dunia kerja nyata. Dalam paparannya, Hernita dari Subdirektorat Sarana Prasarana dan Tata Kelola menegaskan pentingnya TEFA berbasis produk nyata dan dukungan konsultan industri.

“Kami alokasikan anggaran untuk pendampingan agar TEFA tidak hanya semangat sesaat. Kurikulum harus diselaraskan dengan industri, dan praktik produksi berjalan beriringan dengan pembelajaran,” tuturnya.

Adapun program kreatif dan kewirausahaan membuka ruang bagi murid SMK untuk merintis bisnis sejak di bangku sekolah. Sartana dari Subdit Kemitraan dan DUDI menyebutkan bahwa murid SMK harus mulai berani tampil sebagai job creator, bukan hanya job seeker.

“Dana bantuan ini mendukung ide bisnis inovatif murid, dari pengembangan produk hingga promosi. Kami siapkan juga showcase nasional untuk menampilkan karya unggulan mereka,” kata Sartana.

Program unggulan lainnya adalah SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK), baik skema reguler maupun penguatan pembelajaran mendalam. Ketua Tim Kerja SDM Vokasi, Pakis, menjelaskan bahwa SMK-PK dirancang menjadi model rujukan pembelajaran vokasi berbasis industri yang dapat menginspirasi sekolah lain di sekitarnya.

“Bantuan ini mencakup pembangunan ruang praktik, pengadaan peralatan, pelatihan guru, hingga kehadiran praktisi mengajar di kelas. Intinya, SMK-PK harus mampu menunjukkan kualitas dan kinerja nyata,” ujarnya.

Webinar ini menjadi ajang penguatan sinergi antara pusat dan daerah. Semua pihak didorong untuk berperan aktif, termasuk kepala daerah, organisasi profesi, dan komunitas lokal. Aliah menutup sesi dengan pantun dan pesan kuat: “Pendidikan vokasi adalah tombak SDM unggul. SMK harus menghasilkan anak-anak yang siap bekerja sekaligus menciptakan lapangan kerja.”

Sebagai bentuk dukungan legislatif, Aliah juga memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan mendorong anggaran afirmatif untuk vokasi dalam RAPBN 2025 dan ikut aktif dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melalui pendekatan kodifikasi.

“Kami ingin seluruh regulasi pendidikan menjadi lebih terintegrasi, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan zaman, termasuk memperkuat posisi SMK dalam ekosistem pendidikan nasional,” pungkasnya.

Dengan visi Indonesia Emas 2045, pendidikan vokasi diyakini sebagai fondasi strategis mencetak generasi unggul. Melalui program yang tepat sasaran dan kerja kolektif lintas sektor, SMK diharapkan benar-benar menjadi solusi masa depan ketenagakerjaan Indonesia.

Webinar lengkap bisa dilihat disini :

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Ketua Pokja PK SMK Negeri 10 Semarang