Jateng Sosialisasi Perubahan Kurikulum SMK Sesuai Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025

Semarang – Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pembinaan SMK menyelenggarakan sosialisasi daring pada Senin, 21 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh para pengawas SMK, kepala sekolah, dan pejabat struktural yang terlibat dalam pengembangan kurikulum di lingkungan pendidikan menengah kejuruan.

Sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman menyeluruh atas regulasi baru terkait Kurikulum Merdeka yang kini resmi dinaungi oleh Permendikdasmen 13 Tahun 2025. Dalam paparan pembukanya, Pangarso, Pengawas SMK Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini membawa sejumlah penyegaran dari sisi nama, struktur, dan pendekatan pembelajaran. “Permendikdasmen 13/2025 tidak hanya mengganti regulasi sebelumnya, tetapi juga memperluas ruang gerak satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman,” terang Pangarso.

Salah satu poin penting dalam regulasi baru ini adalah penambahan “pendekatan pembelajaran mendalam” dalam kerangka dasar kurikulum. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang tidak sekadar transfer informasi, melainkan mendorong pemahaman mendalam, aplikasi nyata, dan refleksi kritis dari peserta didik. “Kurikulum ini mendorong siswa untuk tidak sekadar tahu, tetapi juga memahami, menerapkan, dan mengaitkan dengan kehidupan mereka,” tambahnya.

Regulasi ini juga menyederhanakan struktur kurikulum, termasuk penggabungan beberapa jenis sekolah luar biasa serta penyelarasan kurikulum pendidikan kesetaraan. Kokurikuler tidak lagi terbatas pada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), namun diperluas ke berbagai bentuk seperti pembelajaran kolaboratif lintas disiplin dan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

Pasal 32 dari Permendikdasmen 13/2025 menyebutkan bahwa transisi ke Kurikulum Merdeka dapat dilakukan secara bertahap atau serentak, bergantung pada kesiapan satuan pendidikan. Sementara itu, dalam pasal tambahan 32A, disebutkan bahwa mata pelajaran pilihan seperti Koding dan Kecerdasan Buatan (AI) mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026. “Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyambut tantangan era digital,” jelas Pangarso.

Narasumber kedua, Yuli Rifani, juga seorang pengawas SMK Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, memaparkan lebih lanjut tentang implementasi Kurikulum Merdeka dan pentingnya pembelajaran mendalam dalam konteks vokasi. Ia menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) berdasarkan karakteristik lokal dan program keahlian yang dimiliki. “KSP harus menjadi dokumen hidup yang dikaji dan direvisi secara berkala, bukan hanya sebagai formalitas administrasi,” ungkap Yuli.

Yuli menambahkan bahwa KSP harus mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang selaras dengan visi misi sekolah dan kebutuhan peserta didik. “Pembelajaran mendalam menuntut guru untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi menjadi fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran,” jelasnya.

Dalam paparannya, Yuli juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi KSP. “Dinas Pendidikan Provinsi memberi persetujuan penetapan KSP melalui aplikasi e-KSP. Ini untuk memastikan bahwa kurikulum dikembangkan secara kontekstual, fleksibel, dan berkualitas,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan profesional bagi guru dan kepala sekolah. Evaluasi KSP tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan regulasi, tetapi juga sejauh mana mampu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada karakter siswa, kebutuhan dunia kerja, serta nilai-nilai Pancasila.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, yang turut membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa perubahan kurikulum ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dinamika industri. “SMK harus berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri agar lulusannya siap kerja dan unggul secara kompetensi,” tegas Sadimin.

Ia juga meminta pengawas lama membimbing pengawas baru agar distribusi pengawasan ke sekolah-sekolah binaan berjalan lebih merata. Dalam kesempatan tersebut, Sadimin turut menekankan pentingnya catur pusat pendidikan, yakni sekolah, orang tua, masyarakat, dan media sosial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat.

“Saya mengajak seluruh SMK untuk mendukung program pemerintah seperti gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta berpartisipasi aktif dalam Hari Anak Nasional pada 24 Juli 2025 dengan kegiatan Pagi Ceria,” imbuhnya. Sadimin pun optimistis Jawa Tengah bisa kembali menjadi juara umum dalam ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional tahun ini.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menerapkan perubahan kurikulum yang substansial. Dalam era yang bergerak cepat seperti sekarang, pendidikan vokasi dituntut adaptif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan semangat kolaboratif dan pembelajaran yang mendalam, SMK di Jawa Tengah diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul dalam karakter dan keterampilan abad ke-21.