BKD Jawa Tengah Gelar Sosialisasi ASN BerAKHLAK : Merawat Demokrasi, Menjaga Harmoni

Semarang — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sosialisasi bertema “ASN BerAKHLAK: Merawat Demokrasi, Menjaga Harmoni” di Aula Wisma Jateng, Gedung PKK Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjen Suprapto No. 25–27, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Selasa (23/9/2025). Acara ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sekaligus tindak lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan utama sosialisasi adalah menginternalisasi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN agar mampu memperkuat peran strategis birokrasi dalam menjaga demokrasi dan harmoni kehidupan berbangsa.

Ketua penyelenggara, Kabul Supriyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap tiga hal penting, yakni internalisasi nilai dasar ASN, peran ASN dalam melaksanakan demokrasi, serta fungsi ASN sebagai pelayan publik. “Kami berharap melalui sosialisasi ini, ASN Jawa Tengah dapat semakin memahami perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan memberikan pelayanan publik yang adil serta berkualitas,” ungkap Kabul.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran ASN dalam menjaga kondusivitas, persatuan, dan kesatuan bangsa. “ASN harus menjadi perekat pemersatu bangsa. Mari kita bekerja dengan ikhlas, menaati aturan yang berlaku, dan terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Sesi pertama diisi oleh narasumber akademisi, Retna Hanani, Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro. Dalam paparannya bertajuk “Garda Demokrasi dan Harmoni Bangsa”, ia menguraikan hubungan erat antara ASN dan demokrasi. Menurutnya, kepercayaan publik atau public trust hanya bisa terbangun jika birokrasi dijalankan secara netral, impersonal, dan berbasis merit. “ASN harus mampu mengeksekusi kebijakan publik tanpa intervensi politik partisan. Netralitas adalah kunci agar demokrasi berjalan substantif, bukan hanya prosedural,” jelas Retna.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran ASN bukan sekadar pelaksana kebijakan politik, tetapi juga penyedia layanan publik dan penjaga supremasi hukum. “Demokrasi bisa runtuh menjadi tirani mayoritas jika ASN tidak hadir sebagai penyeimbang. Akuntabilitas, responsivitas, inklusivitas, dan kohesi sosial adalah nilai yang harus dijaga ASN dalam praktik birokrasi,” tambahnya.

Selain itu, Retna menekankan relevansi nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan praktik demokrasi. Ia menyebut bahwa orientasi pelayanan harus diarahkan pada demokrasi substantif, akuntabilitas memperkuat rule of law, kompetensi mendorong efektivitas pemerintahan, serta harmoni dan kolaborasi menjadi kunci menjaga stabilitas. “ASN yang adaptif mampu merespons perubahan zaman sekaligus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat,” tandasnya.

Paparan berikutnya disampaikan Martuti, Pembina Corien Centre sekaligus Penyuluh Anti Korupsi yang juga pensiunan Widyaiswara Ahli Utama. Ia menyoroti peran ASN dalam praktik birokrasi sehari-hari dengan menekankan pentingnya transformasi pola pikir. “Birokrasi kita masih menghadapi masalah klasik: organisasi gemuk, peraturan tumpang tindih, dan pelayanan publik yang belum optimal. Transformasi hanya bisa berhasil bila ASN bergeser dari pola pikir sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat,” jelas Martuti.

Menurutnya, konsep ASN BerAKHLAK yang diluncurkan Presiden pada 2021 merupakan employer branding untuk mengingatkan ASN agar bangga melayani bangsa. Nilai-nilai tersebut harus terinternalisasi dalam setiap tindakan birokrasi, mulai dari pelayanan prima hingga komunikasi efektif dengan masyarakat. “Pelanggan atau masyarakat adalah tamu terpenting. ASN harus mampu menghadirkan wow service, pelayanan yang melampaui ekspektasi,” tegasnya.

Martuti juga menekankan pentingnya komunikasi efektif dan integritas dalam pelayanan. Ia mengingatkan bahwa tiga kata sederhana seperti “terima kasih”, “mohon maaf”, dan “tolong” dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara ASN dan masyarakat. “ASN yang selesai dengan dirinya sendiri adalah ASN yang berorientasi pengabdian, bahagia, dan kompeten. Hanya dengan itu mereka bisa menjawab tantangan birokrasi masa depan,” imbuhnya.

Acara sosialisasi berlangsung dinamis dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan seputar implementasi nilai BerAKHLAK dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital.

Melalui kegiatan ini, BKD Jawa Tengah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat netralitas, integritas, dan profesionalitas ASN. Dengan menginternalisasi nilai BerAKHLAK, ASN diharapkan menjadi garda terdepan dalam merawat demokrasi sekaligus menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis : Rizky Teguh Prasetya, Peserta Sosialiasi ASN Berakhlak dari SMK Negeri 10 Semarang