Focus Group Discussion Meningkatkan Keterserapan Lulusan

SEMARANG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi E DPRD Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi eksekutif-legislatif. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2024 di SMKN 7 Semarang ini bertujuan meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Acara ini dimulai pukul 15.00 WIB dan dibuka oleh Ainur Rojik, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Ainur Rojik menyampaikan bahwa pendidikan di Jawa Tengah memiliki fokus utama yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pendidikan. Pertama, Jawa Tengah menekankan peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk peningkatan literasi, numerasi, dan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK. “Kami berusaha agar lulusan SMK benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Ainur. Kedua, pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian penting, terutama di tingkat SMA, SMK, dan SLB, dengan target partisipasi mencapai 83,29%. Hal ini, menurut Ainur, bertujuan agar semua anak di Jawa Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ketiga, kolaborasi dan inovasi menjadi pilar utama, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan serta penganggaran pendidikan. “Pendekatan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) kami gunakan untuk menganalisis permasalahan, mengevaluasi data, dan mencari solusi yang tepat,” tambahnya.

Ainur juga memaparkan hasil tracer study yang menunjukkan bahwa 49,66% lulusan SMK sudah terserap di dunia kerja, tetapi masih perlu peningkatan agar lebih banyak lulusan yang bisa diterima di sektor industri. “Angka ini menantang kita untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan daya saing lulusan SMK,” ungkapnya.

Jasman Indradno, anggota Dewan Pendidikan Jawa Tengah, turut memberikan perspektif tentang pendidikan sebagai investasi masa depan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran 20% untuk pendidikan merupakan bentuk konsistensi yang logis, namun tantangan dalam pemanfaatan dana masih ada. “Pada tahun 2023, dari total anggaran pendidikan, Kemendikbudristek hanya mengelola 55%, sementara sisanya berada di luar kewenangan Kemendikbudristek,” jelas Jasman. Ia juga mengidentifikasi beberapa penyebab utama masih rendahnya daya serap lulusan SMK di industri, termasuk ketertinggalan sekolah vokasi dalam mengikuti perkembangan teknologi, kurikulum yang belum berbasis kebutuhan industri (Factory Base), serta jumlah lulusan yang melebihi daya tampung industri.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Komisi E DPRD Jawa Tengah yang hadir, di antaranya Ja’far Sodik, Arif Wahyudi, Dipa Yustian, Sururur Fuad, Ida Nurfaidah, dan Padmasari Mestikajati, menyatakan kesediaan untuk menampung aspirasi dan masukan dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta komite sekolah yang hadir. Para anggota dewan ini menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dalam menemukan solusi terbaik bagi peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Jawa Tengah.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini menjadi momen pertukaran gagasan serta masukan dari berbagai pihak yang hadir. Ainur Rojik mengapresiasi keterbukaan dari anggota dewan dalam mendengarkan masukan, serta kehadiran seluruh pihak yang mendukung terlaksananya FGD ini. “Harapan kami, pertemuan ini menjadi langkah awal bagi peningkatan sinergi untuk menciptakan lulusan SMK yang benar-benar siap kerja dan berkualitas,” tuturnya di akhir diskusi.

Kegiatan FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum untuk bersama-sama mendorong kemajuan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya bagi lulusan SMK agar lebih mampu bersaing dan berkontribusi di dunia kerja.

Penulis : Husna Amalana, M.Pd, Guru IPAS SMKN 10 Semarang