Webinar Nasional Serukan Aksi Bersama Wujudkan Indonesia Menuju Nol Kematian Akibat DBD

Jakarta – Kementerian Kesehatan RI kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi demam berdarah dengue (DBD) secara menyeluruh melalui peluncuran webinar nasional bertajuk “Upaya Bersama Menuju Nol Kematian Akibat Dengue di Indonesia”, Senin (15/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ASEAN Dengue Day yang jatuh pada 15 Juni, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai komunitas secara daring.

Acara dibuka langsung oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, MPHM. Dalam sambutannya, dr. Imran menyampaikan keprihatinan atas tingginya kasus dan kematian akibat DBD di Indonesia. “Tahun 2024 saja, tercatat 257.271 kasus DBD dengan 1.461 kematian. Ini merupakan angka yang sangat memprihatinkan, terlebih kematian terbanyak justru terjadi pada kelompok usia anak-anak 5 sampai 14 tahun,” ungkapnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia bersifat endemis DBD. Penyakit ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dan kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat. “Hingga minggu ke-16 tahun 2025, tercatat 47.164 kasus dengan 212 kematian. Meski lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, angka ini tetap tidak bisa dianggap remeh,” lanjut dr. Imran.

Webinar ini menyoroti pentingnya strategi pengendalian vektor nyamuk sebagai bagian dari pendekatan One Health—yaitu penanggulangan yang menyasar manusia, lingkungan, dan vektornya secara bersamaan. Salah satu strategi nasional yang diunggulkan adalah penerapan PSN 3M Plus (menguras, menutup, mengubur, dan plus), yang hingga kini cakupannya masih rendah. “Survei menunjukkan hanya 12% masyarakat yang konsisten menerapkan 3M dan hanya 8% yang menerapkan 3M Plus. Ini angka yang sangat kecil. Padahal upaya ini murah dan bisa dilakukan semua orang,” tegasnya.

Ketua Tim Kerja DBD Kemenkes RI, dr. Fajar, juga menekankan bahwa pengendalian DBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Kita semua harus menjadi subjek dalam pengendalian DBD, bukan sekadar objek. Rumah kita adalah medan perang pertama. Gerakan satu rumah satu jumantik harus menjadi budaya,” ujar dr. Fajar.

Ia menambahkan bahwa fogging bukanlah solusi utama, karena hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak menyentuh jentik. Fogging seharusnya dilakukan hanya jika ada kejadian luar biasa (KLB) atau berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi. “Jangan jadikan fogging sebagai tindakan rutin. Kalau dilakukan sembarangan, akan timbul resistensi terhadap insektisida,” tegasnya.

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta yang terdiri dari tokoh agama, kader kesehatan, komunitas pemuda, dan pegiat sosial juga menyampaikan berbagai pertanyaan. Salah satu isu yang mencuat adalah pentingnya deteksi dini. “Gejala DBD sangat mirip dengan penyakit lain, namun yang membedakan adalah adanya fase kritis di hari ke-4 dan ke-5 saat demam turun. Penurunan ini justru bisa menandakan bahaya,” jelas dr. Fajar.

Ia mengimbau agar masyarakat segera membawa anggota keluarga yang demam tinggi lebih dari dua hari ke fasilitas kesehatan. “Jangan tunggu munculnya perdarahan atau kondisi lemas. Waktu sangat menentukan,” katanya.

Untuk memperkuat penanggulangan DBD jangka panjang, Kemenkes mendorong peran lintas sektor, mulai dari media, dunia pendidikan, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat. Inovasi teknologi seperti pelepasan nyamuk Wolbachia dan vaksinasi dengue juga tengah dikaji dan diujicobakan di beberapa wilayah.

“Mari kita jadikan pengendalian DBD sebagai gerakan nasional. Perubahan perilaku adalah kunci. Setiap individu harus paham bahwa pemberantasan sarang nyamuk adalah urusan bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kesehatan,” pungkas dr. Imran.

Melalui webinar ini, Kemenkes berharap dapat menggalang kekuatan masyarakat luas dalam membentuk gerakan sosial untuk mencegah penyebaran dengue. Pesan kuat yang disuarakan adalah satu: Indonesia harus menuju nol kematian akibat DBD.