Bimtek Sarpras SMK Revitalisasi 2025 Kupas Tuntas Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana

BATAM-Sesi malam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk SMK yang akan direvitalisasi pada 2025 berlangsung hangat dan interaktif di Hotel GrandView Batam, Kamis (11/12/2025) pukul 19.00 – 22.00 WIB. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian penguatan kapasitas pengelola sekolah ini menghadirkan dua narasumber, Rahmad Widodo dan Imron, yang secara bergantian membahas tuntas konsep, praktik, hingga tantangan manajemen sarpras di lingkungan SMK.

Dalam paparannya, Rahmad Widodo menegaskan bahwa tujuan utama manajemen sarpras tidak sekadar memastikan sekolah memiliki fasilitas lengkap, tetapi juga menjamin kualitasnya. “Manajemen sarpras itu bukan hanya soal barang tersedia, tetapi bagaimana memastikan semuanya aman, layak fungsi, nyaman, representatif, dan sesuai standar SMK. Yang lebih penting, sarpras harus mampu menunjang pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Imron menekankan pentingnya peran strategis pimpinan sekolah dalam siklus pengelolaan sarpras. Ia menjelaskan bahwa Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang Sarpras memegang peran besar yang saling melengkapi. “Kepala sekolah adalah penentu arah kebijakan, pengambil keputusan akhir, serta penghubung dengan pemda dan industri. Sedangkan Waka Sarpras bergerak pada teknis operasional seperti inventarisasi, pemeliharaan harian, dan koordinasi teknis,” kata Imron.

Keduanya juga menjabarkan komponen aset sekolah yang terdiri dari prasarana—meliputi lahan, bangunan, material, dan ruang—serta sarana seperti bahan dan alat pembelajaran hingga perlengkapan penunjang praktik. Pemahaman detail atas komponen ini menjadi dasar dalam penilaian kebutuhan dan penataan aset sekolah.

Lebih jauh, sesi malam Bimtek ini mengupas sembilan tahap utama manajemen sarpras, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), hingga monitoring dan evaluasi. Setiap tahap dijelaskan secara runtut beserta contoh penerapannya di sekolah.

Pada tahap perencanaan kebutuhan, Rahmad menegaskan bahwa proses ini harus berbasis standar yang jelas. “Perencanaan tidak boleh asal. Harus mengacu pada kurikulum, standar industri, jumlah peserta didik, kondisi sarpras yang ada, dan kebutuhan Teaching Factory (TEFA). Output-nya harus berupa daftar kebutuhan yang terprioritaskan dan memiliki standar barang maupun harga,” tuturnya.

Tahap penganggaran juga menjadi topik penting, terutama terkait integrasi dengan RKAS/BOSP serta ragam sumber pendanaan seperti BOS, DAK, CSR, dukungan industri, hingga skema TEFA. Imron mencontohkan pentingnya menghitung kebutuhan pemeliharaan dengan pendekatan HSBGN dikalikan luas dan persentase kerusakan agar anggaran yang disusun realistis dan akuntabel.

Pada tahap pengadaan, para peserta diingatkan untuk tetap berpedoman pada regulasi, termasuk Permendagri 7/2024 dan Perpres 16/2018. Mulai dari penyusunan spektek, HPS, pemilihan penyedia, verifikasi kualitas, hingga penyerahan barang dan pencatatan ke BMD harus mengikuti prosedur. “Pengadaan adalah titik rawan, maka harus transparan dan sesuai aturan,” tegas Rahmad.

Inventarisasi juga menjadi bagian krusial, mencakup pencatatan melalui KIB, input ke Dapodik, penomoran dan pelabelan QR, penyusunan buku inventaris ruangan, serta pembaruan kondisi barang secara berkala. Tahap berikutnya, yakni pemanfaatan, menekankan prinsip efektivitas dan efisiensi lewat pengaturan jadwal ruang, pengelolaan alat praktik, peminjaman, hingga penggunaan untuk TEFA.

Imron memaparkan pula prinsip penyimpanan barang yang meliputi pengaturan gudang, kontrol barang keluar-masuk, penyimpanan sesuai standar K3, serta pengendalian stok. Sementara pada tahap pemeliharaan, ia menjelaskan tiga jenis utama: preventif, korektif, dan prediktif. “Sekolah harus punya jadwal pemeliharaan, logbook alat, dan pemeriksaan sebelum–sesudah digunakan. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan umur alat,” ujarnya.

Tahap penghapusan BMD dan monitoring–evaluasi menutup siklus manajemen. Identifikasi kerusakan berat, pemeriksaan, penyusunan berita acara, usulan ke BPKAD, hingga lelang atau pemusnahan menjadi prosedur wajib dalam penghapusan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara semester dan tahunan, termasuk audit sarpras serta sinkronisasi data inventaris dengan Dapodik dan BMD.

Tidak hanya membahas teknis, sesi ini juga menyoroti peran seluruh warga sekolah dalam menjaga aset pendidikan. Kepala sekolah bertugas pada kebijakan dan pengawasan, komite memberikan dukungan pendanaan maupun rekomendasi kebijakan, guru bertanggung jawab atas laporan kondisi sarana praktik, tenaga usaha membantu pendataan, sedangkan siswa dan OSIS berperan dalam menjaga sarpras sehari-hari.

Salah satu peserta, Ardan Sirodjuddin, M.Pd, dari SMK Negeri 10 Semarang mengaku antusias mengikuti sesi ini. “Saya mendapatkan banyak ilmu baru dari narasumber. Penjelasannya sangat rinci dan aplikatif, terutama dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah,” ungkapnya.

Dengan materi yang komprehensif dan penyampaian yang komunikatif, sesi malam Bimtek ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengelola sarpras SMK dalam menghadapi proses revitalisasi pada 2025, sekaligus memastikan mutu pembelajaran semakin meningkat di masa mendatang.

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Waka Humas SMK Negeri 10 Semarang