Bimbingan Teknis Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja CPPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis

Karanganyar, 13 November 2025 —Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tenaga Teknis pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, ini diikuti para Kepala Sekolah dan Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari 51 satuan pendidikan di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. Panitia serta narasumber dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hadir memberikan pendalaman materi terkait analisis jabatan dan beban kerja sebagai bagian dari proses penyiapan formasi serta penempatan calon PPPK.

Pelaksanaan Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Tengah terkait pengusulan kategori Non-ASN Paruh Waktu menjadi PPPK. Seluruh pelamar Non-ASN dalam kategori R1, R2, R3, R4, dan R5 diusulkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tercatat telah mengusulkan 10.616 Non-ASN untuk mengikuti proses tersebut, di mana 10.361 di antaranya telah melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai syarat administrasi lanjutan.

Melalui Bimtek ini, satuan pendidikan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam melakukan proyeksi kebutuhan dan penempatan calon PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis. Prinsip utama penempatan adalah mengutamakan sekolah tempat Non-ASN saat ini bertugas, agar kesinambungan layanan pendidikan tetap terjaga. Namun, bila formasi di sekolah asal telah terpenuhi, penempatan akan dialihkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki kebutuhan sesuai formasi yang ditetapkan. Pertimbangan jarak tempat tinggal dan domisili calon PPPK juga menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi dan kenyamanan dalam menjalankan tugas.

Salah satu peserta, Arimurti Asmoro, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan kejelasan proses bagi satuan pendidikan maupun tenaga non-ASN yang menunggu kejelasan status kepegawaiannya. “Bimtek ini sangat membantu karena memberikan kepastian tentang proses penempatan CPPPK Paruh Waktu, terutama bagi rekan-rekan yang selama ini sudah mengabdi di satuan pendidikan. Selain itu, analisis kebutuhan ini memastikan tenaga teknis yang ditempatkan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah,” ujarnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses penataan tenaga teknis PPPK Paruh Waktu berlangsung secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Melalui langkah tersebut, diharapkan layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, khususnya di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, dapat berjalan lebih optimal. Dengan analisis jabatan dan beban kerja yang tepat, pemerintah provinsi menargetkan pemerataan tenaga teknis yang sesuai standar kebutuhan sekolah serta mendukung kelancaran operasional pendidikan di Jawa Tengah.