Rakor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Tegaskan Arah Pembangunan Pendidikan Jateng 2026

SEMARANG – Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi di Aula SMA Negeri 2 Semarang, Senin, 10 Pebruari 2026. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II beserta tim, para pengawas SMA, SMK, dan SLB, serta 254 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mendukung arah pembangunan pendidikan Jawa Tengah tahun 2026 dan seterusnya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Haris Wahyudi, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menjelaskan bahwa wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II meliputi Kota Semarang dengan luas 373,78 kilometer persegi dan Kabupaten Kendal seluas 1.118 kilometer persegi. Di dua wilayah tersebut terdapat total 254 satuan pendidikan, terdiri atas 109 SMA, 127 SMK, dan 18 SLB. “Jumlah satuan pendidikan yang besar ini menuntut tata kelola yang kuat, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.

Haris menegaskan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II memiliki tugas melaksanakan fungsi teknis operasional di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, mulai dari penyusunan rencana teknis, koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan, hingga pengelolaan administrasi perkantoran. Ia menambahkan, seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan pendidikan Jawa Tengah 2025–2029 yang mengintegrasikan input, proses, dan hasil dalam ekosistem pendidikan modern. “Kita ingin menghadirkan smart teacher, sarana prasarana yang memadai, serta teknologi canggih, yang diproses melalui pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan STEAM, sehingga menghasilkan lulusan unggul dengan kompetensi 4C,” kata Haris.

Dalam paparannya, Haris juga menekankan peran strategis sekolah dalam mendukung program prioritas daerah, khususnya dengan mengintegrasikan tema pembangunan ke dalam kurikulum, kegiatan sekolah, dan budaya sekolah. Menurutnya, SMA diarahkan menjadi penguat literasi dan inovasi, SMK fokus pada vokasi dan kewirausahaan, sedangkan SLB menitikberatkan pada penguatan life skill dan inklusi sosial. “Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi agen perubahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini juga memaparkan Objective Key Result (OKR) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Tahun 2026, antara lain peningkatan akses pendidikan dengan target angka partisipasi kasar minimal 85 persen dan angka putus sekolah di bawah 0,01 persen, peningkatan mutu pendidikan dengan target 80 persen satuan pendidikan terakreditasi minimal B, serta penguatan tata kelola melalui digitalisasi dan kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Haris menyampaikan pesan inspiratif kepada seluruh peserta. “Murid tidak butuh guru dan kepala sekolah yang sempurna, tapi butuh guru dan kepala sekolah yang bahagia yang membuat mereka semangat untuk belajar,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Rakor ini menghadirkan tiga narasumber utama. Narasumber pertama, Dr. Siti Ismuzaroh, S.Pd., M.Pd., pengawas SMA, memaparkan dasar hukum dan kebijakan terbaru terkait kurikulum. Ia menjelaskan bahwa kebijakan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 10, 12, dan 13 Tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, dan perubahan kurikulum. “Tujuan utamanya adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan penekanan pada iman, takwa, akhlak mulia, dan karakter Pancasila,” jelasnya.

Dr. Siti juga menjelaskan perubahan mendasar pada kokurikuler yang kini tidak hanya berbentuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tetapi dapat berupa pembelajaran kolaboratif lintas disiplin, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta bentuk lain sesuai karakter sekolah. Ia menegaskan bahwa penilaian kokurikuler lebih menekankan pada perkembangan karakter, bukan semata hasil produk. “Kokurikuler adalah bagian integral dari pembelajaran, bukan beban tambahan,” katanya.

Narasumber kedua, Slamet, pengawas SLB, memaparkan landasan hukum dan filosofi pendidikan inklusi. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusi bukan sekadar menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan upaya menghargai keberagaman dan memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. “Inklusi adalah komitmen moral dan profesional agar setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan bermutu,” ujarnya. Slamet juga menjelaskan berbagai model adaptasi kurikulum dan pembelajaran, mulai dari duplikasi hingga omisi, sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Sementara itu, narasumber ketiga, Wajiyo, S.Pd., pengawas SMK, memaparkan peran strategis Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam meningkatkan serapan lulusan SMK ke dunia kerja. Ia menjelaskan bahwa BKK menjadi jembatan antara sekolah dan dunia usaha serta dunia industri, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Kendal. “Target kita jelas, meningkatkan penyerapan lulusan SMK hingga 90 persen melalui kolaborasi yang kuat dengan industri,” kata Wajiyo.

Rapat koordinasi ini ditutup dengan penegasan bahwa dokumen dan hasil rakor menjadi panduan strategis bagi seluruh sekolah di bawah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II dalam menyelaraskan program sekolah dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Acara juga diisi dengan perkenalan pejabat struktural, termasuk Kasubag Tata Usaha, Kasi SMA dan SLB, serta Kasi SMK, sebagai upaya memperkuat sinergi dan komunikasi lintas lini demi peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Waka Humas SMK Negeri 10 Semarang