Integrasi Kurikulum SMK untuk Dukung Pembangunan Jawa Tengah 2026–2030

Semarang – Dalam upaya mendukung Visi Pembangunan Daerah 2045 dan Visi Kepala Daerah Jawa Tengah 2025–2030, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I melalui Seksi SMK menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Integrasi Kurikulum SMK dalam Mendukung Pembangunan Jawa Tengah 2026–2030”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 28 Oktober 2025, di Horison Resort Tlogo, Kabupaten Semarang, dan dihadiri oleh perwakilan dari 52 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpilih dari total 125 SMK di wilayah kerja cabang dinas tersebut.

FGD yang dimulai pukul 12.30 WIB ini dibuka langsung oleh Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Andang Fitriadi, SE, M.Si yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan arah pembangunan daerah. “SMK harus menjadi bagian dari mesin penggerak pembangunan. Kurikulum tidak boleh berjalan sendiri tanpa menyesuaikan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan FGD ini merupakan langkah strategis untuk menyusun arah kebijakan pendidikan vokasi lima tahun ke depan. “Hasil diskusi ini akan kami laporkan kepada pimpinan sebagai masukan untuk perencanaan pendidikan di tingkat provinsi. Kami berharap para kepala sekolah memberi saran konstruktif agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti sejumlah isu penting yang perlu diakomodasi dalam pengembangan pendidikan vokasi, seperti kewajiban siswa mengikuti TKA (Tes Kompetensi Akhir), penguatan kehumasan sekolah, serta rencana integrasi kegiatan ekstrakurikuler pencak silat sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pelestarian budaya. “Kami ingin SMK tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis, tetapi juga kuat dalam karakter, disiplin, dan rasa cinta budaya lokal,” katanya.

Sebagai narasumber pertama, Dr. Ahlis Qoidah Noor, M.Pd., memaparkan pentingnya integrasi kurikulum SMK dengan tahapan pembangunan Jawa Tengah berdasarkan RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi “Provinsi Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”

“Pendidikan bukan sekadar tempat belajar, melainkan agen perubahan sosial dan motor pembangunan daerah. Karena itu, tema-tema pembangunan harus menjadi bagian dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran,” ujar Ahlis.

Ia menjelaskan bahwa pedoman yang tengah disusun bertujuan untuk mengarahkan sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan program belajar yang relevan dengan isu pembangunan nyata di wilayahnya. “Dengan integrasi ini, sekolah akan lebih kontekstual dan para siswa dapat belajar berdasarkan persoalan nyata di masyarakat, misalnya tentang ketahanan pangan, ekonomi hijau, atau pariwisata berkelanjutan,” terangnya.

Dr. Ahlis juga menguraikan tahapan tema pembangunan yang akan menjadi acuan pendidikan SMK lima tahun ke depan, mulai dari Lumbung Pangan Nasional (2026), Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah (2027), Ekonomi & Industri Hijau (2028), Daya Saing Daerah (2029), hingga puncaknya Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan (2030).

“Melalui tema-tema itu, SMK diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap kerja, berkarakter, dan mampu berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.

Narasumber kedua, Subagiyo Santosa, S.Pd., S.Pd.I., M.Pd., menegaskan bahwa arah pendidikan ke depan harus sejalan dengan enam misi pembangunan Jawa Tengah, di antaranya menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing global, serta membangun ekonomi perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan.

“SMK harus menjadi garda terdepan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. Ada peluang besar bagi lulusan kita untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di luar negeri, asal disiapkan dengan baik melalui kurikulum yang relevan,” ujar Subagiyo.

Ia memaparkan bahwa mulai 2026, SMK akan diarahkan untuk memperkuat bidang agribisnis dan ketahanan pangan sejalan dengan misi gubernur menjadikan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional. Pada tahun-tahun berikutnya, fokus akan bergeser ke sektor pariwisata berkelanjutan, industri hijau, hingga digitalisasi dan kewirausahaan berbasis karakter lokal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan kemitraan antara sekolah, pemerintah daerah, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). “Kolaborasi multipihak menjadi kunci. Tanpa dukungan DUDI dan masyarakat, sekolah akan sulit menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.

Subagiyo juga menambahkan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator pembelajaran kontekstual. “Guru perlu mengaitkan setiap materi dengan isu nyata di lingkungan sekitar. Misalnya, siswa jurusan teknik bisa belajar melalui proyek energi hijau atau pengelolaan sampah. Itu akan membentuk karakter inovatif dan tangguh,” katanya.

Melalui kegiatan FGD ini, peserta sepakat bahwa pendidikan kejuruan tidak boleh hanya berorientasi pada kelulusan, melainkan pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Dokumen perencanaan anggaran, program kerja, hingga kegiatan ekstrakurikuler diharapkan selaras dengan tema pembangunan daerah.

Kasi SMK menutup kegiatan dengan harapan besar agar hasil diskusi ini menjadi pijakan konkret bagi kebijakan pendidikan di Jawa Tengah. “Kami ingin SMK menjadi kebanggaan daerah — sekolah yang melahirkan generasi kreatif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan harus menjadi tulang punggung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Penulis : Ardan Sirodjuddin, M.Pd, Kepala SMK Negeri 10 Semarang