PJJ Jenjang Menengah Resmi Diluncurkan, Akses Pendidikan untuk Anak Indonesia di Luar Negeri Kian Terbuka

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan uji terap penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah, Kamis (07/08/2025). Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak Indonesia yang terkendala jarak, ekonomi, atau kondisi sosial, termasuk anak pekerja migran di luar negeri.

Peluncuran dipimpin Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen PKPLK) Tatang Muttaqin, serta dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Rektor Universitas Terbuka Muhammad Yunus, dan berbagai mitra strategis.

Uji coba PJJ ini dilakukan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, dengan target awal 100 siswa. SIKK dipilih karena memiliki jumlah murid terbesar di luar negeri dan menjadi sekolah induk bagi Community Learning Center (CLC) di Sabah dan Sarawak yang melayani sekitar 2.000 siswa, mayoritas anak pekerja migran.

“PJJ jenjang menengah menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan adaptif. Melalui program ini, seluruh anak Indonesia, apapun latar belakang dan kondisinya, dapat mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Tatang Muttaqin.

Program ini menggandeng SMA Negeri 2 Padalarang sebagai penjamin mutu dan supervisi, Universitas Terbuka sebagai mitra akademik, serta SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) untuk pengembangan bahan ajar dan teknologi. Pemerintah menargetkan pada 2026, PJJ jenjang menengah bisa diterapkan di 34 provinsi dengan minimal 100 siswa per provinsi, sehingga pada 2027 diharapkan menjangkau 3.400 siswa.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah ini, mengingat masih ada 3,9 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah, 25% di antaranya berhenti karena faktor ekonomi atau harus bekerja. “Akses pendidikan berkualitas tidak semata-mata dipengaruhi oleh jarak. PJJ bisa menjadi jawaban bagi mereka yang terkendala ekonomi, sosial, atau geografis,” kata Hetifah.

Ia juga menegaskan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan model PJJ sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan infrastruktur daerah. “UT punya pengalaman panjang mengelola pendidikan jarak jauh. Kita bisa transfer praktik baik itu ke pendidikan menengah, termasuk pelatihan guru dan literasi digital bagi orang tua,” tambahnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa PJJ bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan dalam ekosistem pendidikan modern. “Teknologi menjadi alat yang memungkinkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang belajar. Namun kuncinya ada pada semangat belajar mandiri, fleksibilitas pembelajaran, dan pemanfaatan sumber belajar yang beragam,” tegasnya.

Dalam uji coba di SIKK, siswa akan menggunakan modul belajar mandiri interdisipliner, sistem manajemen pembelajaran (LMS) terintegrasi, serta pendampingan tutor terlatih. Metode belajar dikombinasikan agar tetap fleksibel namun terarah, sehingga siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja.

Seorang siswa peserta program PJJ di SIKK mengaku terbantu dengan adanya program ini. “Alhamdulillah, berkat PJJ saya bisa melanjutkan sekolah meskipun tinggal di perkebunan sawit. Walaupun belajar online kadang melelahkan, ilmunya sangat bermanfaat untuk masa depan,” ujarnya.

Pemerintah berharap, pada akhir periode pemerintahan nanti, PJJ jenjang menengah dapat menjadi sistem nasional yang menjangkau seluruh anak Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. “Mari kita sukseskan PJJ, demi pendidikan bermutu untuk semua,” tutup Tatang Muttaqin.

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Ketua Pokja Pusat Keunggulan SMK Negeri 10 Semarang.