Webinar Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus di SMK

Jakarta – Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI menggelar webinar nasional bertajuk “Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK” pada tahun 2025. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia secara daring, termasuk kepala dinas pendidikan, kepala SMK, serta pengelola dan calon pengelola BKK.

Webinar ini bertujuan untuk mengonsolidasikan arah kebijakan nasional mengenai reposisi dan transformasi fungsi BKK agar tidak hanya menjadi unit administratif, tetapi berperan sebagai divisi strategis dalam pemasaran lulusan dan pengembangan kecerdasan bisnis sekolah.

Direktur SMK, Ari Wibowo Kurniawan, menegaskan bahwa BKK harus berubah dari peran tradisional sebagai papan informasi lowongan kerja menjadi lembaga yang aktif memasarkan lulusan ke dunia industri. “Produk utama SMK adalah lulusannya. Maka, BKK harus menjalankan fungsi marketing sebagaimana unit pemasaran dalam industri. SMK yang kita bangun hari ini harus merefleksikan industri sesungguhnya,” ujar Ari dalam sambutannya.

Menurut Ari, tantangan dunia kerja saat ini menuntut kecepatan adaptasi yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan birokratis. “Dunia industri berubah cepat layaknya speedboat, sementara SMK masih seperti kapal tanker. Jika tidak agile, lulusan kita akan tertinggal,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pergeseran kebutuhan kerja dari sektor formal ke sektor informal serta pentingnya pemanfaatan platform digital seperti LinkedIn dan portofolio online untuk memasarkan kompetensi lulusan. “BKK tidak bisa lagi hanya menjadi ruang arsip berdebu. Ia harus menjadi intelligence center sekolah, memantau tren kebutuhan tenaga kerja 3-5 tahun ke depan dan menginformasikannya ke tim kurikulum,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ana Kurnia Ningsih, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BKK melalui regulasi dan pendampingan. “BKK adalah pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 18 Tahun 2024. Setiap SMK yang ingin menyalurkan alumninya wajib membentuk BKK dan mendaftarkannya ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota,” papar Ana.

Ana juga menyoroti pentingnya orientasi pra-penempatan dan etos kerja lulusan. “Kami banyak menerima keluhan dari HRD perusahaan tentang tingginya turnover dan rendahnya kedisiplinan kerja lulusan SMK. Ini perlu jadi perhatian BKK dalam pembekalan calon pekerja,” ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan “Siap Kerja” dan aplikasi IPKK untuk mendukung digitalisasi layanan BKK. “Kami harap BKK tidak hanya aktif mencari kerja sama industri, tetapi juga mengelola data alumni dan laporan penempatan secara sistematis dan transparan,” tegas Ana.

Kolaborasi kedua kementerian ini ditandai dengan rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rencana aksi nasional. Salah satu indikator keberhasilan BKK yang kini dipromosikan adalah waktu tunggu kerja, tingkat kesesuaian karier, serta kepuasan mitra industri terhadap lulusan.

Kegiatan webinar ini diharapkan menjadi titik awal transformasi menyeluruh kelembagaan BKK di seluruh SMK. “Jika tidak melakukan perubahan, SMK akan terus tertinggal. Transformasi ini bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkas Ari Wibowo.

Penulis : Muhammad Yunan Setyawan, Ketua Pokja PK SMK Negeri 10 Semarang