Orientasi PPPK Jawa Tengah Hari Kedua : Menyelaraskan Visi dan Misi Daerah dengan Reformasi Birokrasi

Semarang-Pada hari kedua pelaksanaan kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 16 Oktober 2024, seluruh peserta antusias mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari angkatan 38 hingga 42, yang mengikuti dua materi utama tentang Visi, Misi, dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesi pertama dibuka dengan pemaparan dari Harso Susilo, yang membahas secara komprehensif mengenai Visi, Misi, dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Dalam materinya, Harso menjelaskan profil dan kondisi makro daerah, serta bagaimana kebijakan perencanaan pembangunan daerah dijalankan dalam beberapa periode mendatang.

“Visi Jawa Tengah adalah menjadi provinsi yang unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk itu, kebijakan pembangunan dalam RPD 2024-2026 dan RKPD 2024 telah dirancang guna mewujudkan visi tersebut, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pelayanan publik,” ujar Harso.

Ia juga memaparkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang mencakup berbagai upaya untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah. Harso menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi dan pusat agar target pembangunan bisa tercapai dengan efektif.

“Kebijakan pembangunan jangka panjang ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga mempersiapkan Jawa Tengah agar mampu menghadapi tantangan global di masa depan,” tambah Harso.

Setelah sesi pertama berakhir, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Anij Nurhayati, S.H., M.M., yang membahas materi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD di Provinsi Jawa Tengah. Anij menjelaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi pilar utama dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui restrukturisasi kelembagaan yang lebih efektif dan efisien, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.

“Reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah meliputi penataan kelembagaan, penyederhanaan proses kerja, serta penguatan hubungan kerja antar-organisasi. Kami berupaya untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat,” ungkap Anij saat menjelaskan materi tentang kelembagaan pemerintah provinsi.

Anij juga memaparkan empat aspek penting yang menjadi fokus dalam materi tersebut, yakni Reformasi Birokrasi, Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Hubungan Kerja dan Tata Laksana Organisasi, serta Kinerja Organisasi. Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, diharapkan pemerintah provinsi dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Struktur organisasi harus mendukung tata kelola yang efektif. Oleh karena itu, kami terus melakukan penyesuaian dan perbaikan agar pemerintah provinsi dapat berfungsi dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih akuntabel,” tambah Anij, menekankan pentingnya penyesuaian organisasi dengan tantangan zaman.

Para peserta dari berbagai latar belakang profesi di pemerintahan mengikuti pemaparan ini dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka mengaku mendapatkan wawasan baru terkait bagaimana proses kerja dan struktur organisasi di tingkat provinsi berperan dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Salah satu peserta, Wiler Upik, mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dan bermanfaat bagi mereka sebagai pegawai baru di lingkungan pemerintah provinsi. “Penjelasan tentang visi dan kebijakan pembangunan daerah membuka mata kami akan arah pembangunan Jawa Tengah ke depan, sementara materi tentang struktur organisasi memberikan gambaran bagaimana kami harus bekerja secara efektif dalam sistem birokrasi yang ada,” ujar Wiler.

Kegiatan orientasi ini menjadi langkah awal yang penting bagi para PPPK untuk memahami peran mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai etika pemerintahan serta memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan instansi.

Dengan penjelasan yang jelas dan mendalam dari para narasumber, acara hari kedua orientasi berjalan dengan lancar. Seluruh peserta berharap pengetahuan yang mereka dapatkan dapat segera diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Penulis : Mulyo Subagyo, S.Pd, Peserta Orientasi PPPK Jawa Tengah

Editor : Humas SMKN 10 Semarang